TNC GROUP SITE.WEB.ID || JAKARTA — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan insan pers dalam mengawal berbagai kebijakan serta pembangunan di Ibu Kota.
Hal itu disampaikan Abdul Aziz saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan diskusi santai bersama para jurnalis di Restoran Sindbad, kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menilai media memiliki peran strategis sebagai mitra pengawasan sosial yang sejalan dengan fungsi DPRD.
Menurutnya, anggota dewan dan jurnalis sama-sama memiliki tanggung jawab menyuarakan persoalan masyarakat. Bedanya, dewan bekerja dari dalam parlemen, sedangkan media menjalankan pengawasan dari luar melalui pemberitaan dan informasi publik.
“Sinergi antara dewan dan media sangat penting karena banyak persoalan masyarakat yang perlu dikawal bersama. Informasi dari jurnalis juga menjadi masukan penting bagi kami dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan,” ujar Abdul Aziz.
Sekretaris MPW PKS DKI Jakarta itu juga mengapresiasi kerja para jurnalis yang dinilainya tetap konsisten menyampaikan informasi kepada masyarakat meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Aziz turut memaparkan sejumlah program prioritas DPRD DKI Jakarta, khususnya di bidang pendidikan. Salah satu yang tengah didorong adalah penguatan regulasi sekolah swasta gratis agar akses pendidikan lebih merata bagi masyarakat kurang mampu.
Ia menilai kebijakan pendidikan harus mampu memberikan keadilan sosial, mengingat masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang harus menempuh pendidikan di sekolah swasta dengan biaya tinggi.
Selain itu, DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah merampungkan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pendidikan yang mencakup program wajib belajar 13 tahun, penguatan pendidikan karakter, hingga pembinaan moral generasi muda.
Tak hanya sektor pendidikan, Abdul Aziz menyebut pihaknya juga tengah fokus menyusun berbagai regulasi strategis lain seperti ketahanan pangan, perlindungan perempuan, pembangunan keluarga, kota layak anak, dan kependudukan.
Menurutnya, pembangunan Jakarta harus dilakukan secara terarah melalui penguatan regulasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.
Pewarta : Mawi
0 Komentar